Jokowi Buka Suara Soal Wacana PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

NEWS Minggu, 25/02/2024 12:35 WIB

   

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi irit bicara ihwal wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Menurut mantan Wali Kota Solo ini, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pengurus partai.

"Ya ditanyakan saja pada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," ujar Jokowi setelah meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman dan 20 RS TNI di Bintaro, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dikutip Minggu (25/2/2024).

Wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo-Gibran mengemuka setelah hasil hitung cepat (quick count) memperlihatkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya.

Sebagaimana diketahui PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024. PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sementara Jokowi menyokong anaknya Gibran, yang berpasangan dengan Prabowo. PDIP Perjuangan kemudian memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. "Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata Hasto.

Kendati berada di luar pemerintahan, Hasto mengatakan partainya saat itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan.

"Itu kami dukung. Tapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," ujar Hasto.

Namun demikian, dia mengatakan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan. Sebab, PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.

"Yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," kata Hasto.